Ketergantungan Pangreh Pradja Terhadap Taokeh
Memahami sejarah masa lalu untuk melihat masa kini. Pada masa kolonial Belanda, untuk menjadi Pangreh Pradja (Red-Pegawai Pemerintah) disyaratkan memiliki sejumlah uang. Hal tersebut dikatakan sebagai "pendanaan ilegal kepala daerah" atau "pilkada" zaman kolonial. Disebut ilegal karena tidak ada Surat Perintah Gubernur Jendral.
Prof. Dr. D.H. Burger dan Prof. Dr. Mr. Prajudi dalam Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia menuturkan bahwa untuk seorang calon Loerah harus memiliki uabg sejumlah f.700,- hingga f.1.000,- . Uang tersebut "dipersembahkan" kepada bupati f.200,- untuk Wedana f.100,- dan untuk Jurutulis Controleur f.25,- dan sisanya digunakan untuk "mensejahterakan" eselon lainnya yang terkait dalam struktur kepangreh pradjaan.
Bayangkan, mau jadi Loerah saja dananya sebanyak itu. Belum jika jadi Camat, Bupati, Patih dll. Pertanyaanya adalah darimana calon tersebut memperoleh pinjaman. Ternyata mereka meminjam dari orang Cina yang disebit sebagai Taokeh. Meskipun calon dipilih oleh rakyat, jika calon tidak memberikan dana-dana ilegal, tidak mungkin dia menjadi Loerah.
Lantas bagaimana cara mengembalikan dana pinjaman tersebut? Adapun sistem pengembaliannya Taokeh bertindak seperti raja-raja kecil di desa atau kabupaten. Rakyat harus bekerja untuk kepentingan Taokeh. Meskipun ada wabah penyakit, kelaparan, Loerah dan Boepati tidak dapat berdaya membela rakyat dan tidak berani melawan penindasan Taokeh.
Itu zaman dulu, zaman Kolonial. Pertanyaanya apakah di zaman sekarang masih ada? Bukan masih lagi, tapi banyak dan merajarela. Dulu namanya Taokeh, sekarang menjadi Aseng. Dulu hanya Taokeh, tapi sekarang juga ada Asing (Orang-orang Barat -Amerika dkk). Dan sekarang ditambah adanya Antek. Siapa Antek? Merekalah orang-orang yang duduk di Pemerintahan yang mengaku melayani rakyat tapi faktanya mereka melayani Asing dan Aseng.
Silahkan dibaca sendiri di halaman 213
0 komentar:
Posting Komentar